KPU dan Bawaslu UIN Jakarta tidak Diakui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta resmi dilantik oleh ketua Senat Mahasiwa (Sema) Universitas, Ahmad Murhadi di Gedung kemahasiswaan UIN Jakarta, pada Rabu (21/11).

Pelantikan yang seharusnya dilakukan pada pukul 09.00 WIB baru bisa terlaksana pada pukul 13.30 WIB. Ngaretnya waktu pelantikan KPU dan Bawaslu disebabkan oleh sejumlah aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiwa Peduli Pemira (Ampera) menuntut Ketua Sema-U untuk tidak melantik anggota KPU dan Bawaslu. Pasalnya, diketahui nama-nama anggota KPU dan Bawaslu yang hendak dilantik, berbeda dengan nama-nama yang dikeluarkan oleh tim independen dan sengaja dirubah oleh Ketua Sema-U.

Perubahan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu oleh ketua Sema-U ini dibenarkan oleh salah satu anggota tim independen, Ali Irfan. Menurutnya, ada beberapa nama anggota KPU dan Bawaslu yang secara sengaja diubah namanya oleh ketua Sema-U UIN Jakarta.

“Memang ada beberapa perbedaan dengan hasil yg sudah disepakati tim independen dengan pengumuman yang disampaikan melalui Instagram Sema-U,” kata Ali Irfan saat dihubungi melalui pesan Watsapp, Sabtu (17/11).

Atas tragedi tersebut, dan juga banyaknya massa aksi yang menuntut, Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan mengadakan rapat koordinasi secara tertutup dengan Tim Independen dan Sema UIN Jakarta di Gedung Kemahasiswaan UIN Jakarta lt. 2 pada Jumat, (23/11).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan memutuskan beberapa hal diantaranya, KPU dan Bawaslu tidak diakui, akan dibentuk kepanitian Pemira baru, Sema-U akan dibekukan, dan fasilitas Pemira 2018 tidak akan diberikan sampai di bentuk kepanitiaan baru. Ali Irfan pun membenarkan informasi tersebut.

“Iya betul, hasil rapat kami dengan pak Warek menghasilkan empat keputusan itu,” katanya saat dimintai keterangan melalui pesan Watsapp, Jumat (23/11).

Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu tidak akan diberikan fasilitas apapun termasuk dana untuk Pemira.

Pihak sema-U UIN jakarta, melalui Komisi I, Nadya Amelita membenarkan bahwa ada undangan dari pihak Warek III untuk rapat koordinasi dengan tim independen dan Sema-U.

“Undangannya ada, tapi dari kami (Sema-U) tidak ada yang hadir dalam rakor tersebut,” katanya saat dimintai keterangan Sabtu, (24/11).

Menurutnya, pelantikan yang dilakukan oleh sema-U sudah sah secara konstitusional dan sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Oleh karenanya, pihaknya tidak ada yang hadir dalam agenda rakor tersebut.

“KPU dan Bawaslu sudah terbentuk dan dilantik, terus apa masalahnya?,” ujarnya saat dimintai keterangan, Jumat (23/11).

Keputusan hasil rapat koordinasi akan diserahkan kepada Rektor untuk kemudian di tindaklanjuti. (MR)

8536 Views

111 Comments

  1. Pingback: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *