Kalau HMI Jember Sudah Loyo Begini, Lalu Siapa yang Salah?

Oleh: Redianto Hisyam Farisi

Desember 2018 ini, tepat dua belas bulan Aric Wibowo memimpin HMI Cabang Jember. idealnya dalam konstitusi HMI harusnya bulan ini HMI Cabang Jember harus menyelenggarakan Konferensi cabang, namun pilihan dari ketua umum hanya reshuffle kepengurusan daripada menggelar Konferensi Cabang (Konfercab).

Ada banyak spekulasi yang berkembang tentang pilihan ini, mulai dari regenerasi kepengurusan hingga memberikan ruang bagi para calon ketua umum untuk mempersiapkan diri dan membuktikan kapasitasnya. Segala spekulasi itu muncul juga bukan tanpa dasar, banyak variabel yang tentu mempengaruhi keputusan tersebut.

Konon katanya dalam konstitusi HMI mengatakan bahwa kepengurusan Cabang hanya berlangsung satu tahun saja, dengan toleransi enam bulan sebagai tambahan. Itulah ukuran masa kepengurusan HMI dalam konstitusinya. Semoga saja teks itu masih kontekstual dalam dunia pendidikan hari ini yang membatasi masa studi S-1 hanya lima tahun. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada ketua umum Aric Wibowo beserta jajarannya yang telah berjuang tanpa lelah hingga sekarang namun sepertinya masih banyak hal yang perlu untuk dibenahi dan diperbaiki dalam proses perkaderan HMI Cabang Jember.

Kelemahan yang mencolok yaitu dari aspek manajerial organisasi. Persoalan tersebut ternyata berimbas sangat besar terhadap kinerja organisasi, baik itu secara internal maupun eksternal. Materi Management, Organisasi, Kepemimpinan (MOK) yang disajikan dalam setiap forum Latihan Kader (LK)-1 HMI terpampang jelas tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh pengurus cabang.

Padahal jika dilihat secara personalia kepengurusan cabang kemaren (sebelum reshuffle), struktur kepengurusan Cabang diisi oleh para jendral di HMI Cabang Jember. beberapa demisioner ketua komisariat dan demisioner ketua BPL ditarik menjadi pengurus HMI Cabang Jember.

Sederet nama beken itu diantaranya M. Alfan Ardillah menjadi Sekretaris Cabang (demisioner ketua Komisariat KIP), Achmad Sauqi S menjadi Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (demisioner ketua komisariat Sunan Ampel), Rahmatun Nazilah menjadi ketua bidang Pembinaan Anggota (demisioner ketua BPL HMI Cabang Jember), Rudi Heriyanto menjadi ketua bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (demisioner ketua Komisariat Ekonomi Universitas Muhammadiyah), Abdus Syukur menjadi ketua bidang Pengembangan Profesi (demisioner ketua Komisariat Pertanian), Kasang Heru menjadi Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (demisioner ketua Komisariat Teknologi Pertanian), M. Feri Umar menjadi Ketua Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah (demisioner ketua Komisariat Sastra), Yongki Danar Pramudita menjadi Ketua Bidang Lingkungan Hidup (demisioner ketua Komisariat MIPA), Boby Pranowo Mas Hadi menjadi Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (demisioner ketua Komisariat KIP).

Deretan nama tersebut masih ditopang oleh pengurus lainnya yang tidak kalah keren tentunya. Total kepengurusan cabang sebelum reshuffle pun sangatlah banyak, 37 orang adalah total pengurus HMI Cabang Jember kemaren. Angka tersebut masih bisa bertambah jika keseluruhan kepengurusan Kohati juga ikut dihitung. Jumlah tersebut terbilang sangat banyak dan sangat bisa memungkinkan membawa terbang tinggi HMI Cabang Jember, tapi semua itu hanya jadi angan semu yang entah kapan bisa terwujud.

Permasalahan kepengurusan HMI Cabang Jember sebenarnya sudah muncul sejak awal kepengurusan. Pengurus titipan adalah permasalahan awal di kepengurusan ini. permasalahan yang sebenarnya klasik dan bisa diantisipasi sebenarnya asalkan ada proses seleksi menyeluruh sebelumnya. Sayangnya tidak ada proses antisipasi seperti itu sehingga terjadi banyak kebocoran.

Pengurusan titipan merupakan istilah bagi orang yang hanya terlihat namanya saja dalam struktural cabang namun tidak pernah ada dalam setiap kegiatan cabang. Terdapat banyak latar belakang ketidakaktifan ini. Hasil temuan dari permasalahan ini diantaranya mereka sudah tidak lagi berdomisili di jember karena sudah lulus atau bahkan sudah menikah yang mengharuskan untuk menafkahi istrinya. Efek domino dari permasalahan ini tentu beragam mulai dari kecemburuan sosial yang mengakibatkan iklim yang tidak sehat dalam internal kepengurusan.

Fenomena selanjutnya yang muncul adalah mundurnya Sekretaris Umum dari kepengurusan Cabang. Suatu keputusan yang cukup mengagetkan karena terjadi di awal-awal kepengurusan. Bahkan keputusan itu dibuat saat Cabang Jember tengah bereuforia setelah kesuksesan pengawalan Cabang jember dalam kemenangan Respiratori Saddam Al-Jihad menjadi Ketua Umum PB HMI.

Sekali lagi HMI Cabang Jember semakin memperlihatkan keretakan di internal yang semakin melebar, juga mempertegas bahwa adanya jalinan komunikasi yang sangat buruk sehingga hal tersebut terjadi. Sekali lagi yang menjadi korban adalah perkaderan di HMI karena semenjak pengunduran sekretaris umum tidak ada nama lagi yang mengisi dalam struktural tersebut. Padahal posisi itu sangat strategis dalam urusan administrasi yang ada di HMI.

Dalam satu semester kepengurusan HMI Cabang Jember berlangsung atau satu tahun jika dihitung dalam kalender masehi terdapat 30 progam kerja yang dicanangkan oleh HMI Cabang Jember. 33 progam kerja itu terdistribusi kedalam 11 bidang yang ada di HMI Cabang Jember. Pada akhir bulan oktober 2018 dilaksanakan Pleno 1 HMI Cabang jember, dalam forum tersebut secara gamblang disampaikan terdapat 14 dari 33 progam kerja yang gagal dilaksanakan. Jelas banyak alibi yang akan dibangun atas tidak terealisasinya progam kerja. Bisa karena kurang keuangan ataupun alibi yang laiinnya. Tercatat hanya 4 bidang yang mampu menyelesaikan seluruh progam kerjanya. Bidang tersebut diantaranya Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Kebendaharaan dan Bidang Kewirausahaan. Sedangkan terdapat bidang yang tidak melaksanakan progam kerja sama sekali yaitu Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah dan juga Bidang HAM dan Lingkungan Hidup.

Landasan gerak yang masih politis sepertinya juga menjadi salah satu penunjang tidak maksimalnya kinerja cabang selama ini. Adanya irisan politik yang masih terjadi membuat pola komunikasi menjadi tertutup. Perbedaan pilihan warung kopi yang berbeda menunjukkan proses pendewasaan politik yang seharusnya paripurna belum terlihat secara maksimal. Pemilahan urusan perkaderan dan politik yang lemah sekali lagi membuat kinerja kepengurusan tidak maksimal. Tidak mengherankan jika masih adanya justifikasi di masyarakat luas jika HMI itu bukan Islamic Assosiation namun Political Assosiation.

Civil Society HMI menjadi elemen penting dalam proses kritik terhadap kinerja kepengurusan HMI Cabang Jember. Ruang publik yang tersedia sangat memungkinkan terciptanya ruang dialog untuk membuka perspektif kader. Budaya seperti ini terlihat masih asing bagi lingkungan HMI Cabang Jember padahal hal ini menjadi bagian penting demi berlangsungnya proses demokrasi yang sehat. Problematika yang terjadi juga terkesan ditutupi pengurus komisariat kepada anggotanya dengan alasan “belum waktunya” padahal informasi itu penting untuk diketahui oleh seluruh anggota untuk bisa memunculkan nalar kritis terhadap permasalahan yang terjadi disekitarnya jadi tidak hanya diberikan suguhan permasalahan yang bersifat makro yang bahkan pengurus pun sering minim data dan fakta sehingga pembicaraannya sangat asumtif.

Selama ini proses kritik hanya bersifat minim dan terbatas, ditambah lagi hanya jadi rasan rasan saja tanpa tindak lanjut. Akibatnya kritik tersebut tidak pernah terdengar dan sifatnya sangat absurd. Lebih luas lagi dampaknya kepengurusan merasa bebas karena tidak ada tekanan dari publik. Hanya kesadaran diri personal yang menjadi penjaga kinerjanya selama ini. kehadiran publik dalam proses pengawasan kinerja organisasi menjadi urgensi hari ini.

Karena melalui jalan seperti itu paling tidak pengurus akan lebih tanggung jawab atas komitmennya dan lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan. Dengan iklim seperti itu bakal lahir lebih banyak negarawan muda dari rahim HMI dan meminimalisir lahirnya politisi mentah yang tidak tahan kritik.

Masuknya nama-nama baru harusnya membawa semangat perubahan dalam kepengurusan Aric Wibowo. Semangat perbaikan dan pembaharuan adalah sebuah keharusan agar kegagalan yang lalu tidak kembali terulang. Toleransi 6 bulan kedepan menjadi ajang pembuktian yang sebenarnya bahwa pilihan Aric Wibowo untuk reshuffle pengurus menjadi solusi perbaikan organisasi. Hal itu tentu butuh dukungan seluruh elemen HMI agar tetap pro aktif dalam proses perkaderan. Pro-aktif jangan hanya diasumsikan untuk mendukung seluruh hal yang menjadi keputusan. Terkadang juga dibutuhkan kritik sebagai pengingat bersama jika ada suatu hal yang dinilai berlebihan.

Menjadi pengurus berarti bertugas mengurus. Mengurus organisasi sak isoe bukan sak kobere atau sak elinge atau yang lebih kasar sak enake. Istilah sak isoe oleh pengurus cabang jangan dianggap remeh karena untuk menjadi pengurus cabang HMI terdapat kualifikasi tertentu. Sudah mengikuti intermediete training dan pernah menjadi pengurus komisariat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Maka istilah sak isoke yang dialamatkan kepada pengurus cabang jelas mempunyai kualifikasi yang tinggi. Aric Wibowo yang menjadi ketua umum HMI Cabang Jember dengan jelas menuliskan dalam visinya yaitu “Mempertegas Khittah Perkaderan”. Visi tersebut jangan dibiarkan hanya jadi tulisan usang tanpa makna oleh pengurus yang baru maupun lama. Karena pemimpin tanpa visi bagaikan singa tanpa cakar dan taring. Ketika sudah loyo seperti ini, lantas siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban?

 

 

*Penulis adalah Direktur Lembaga Pers Mahasiwa Islam (LAPMI) HMI Cabang Jember.

1260 Views

5 Comments

  1. Kasian sekali. Ruang publik terbuka lebar dan nalar kritis hanya terkungkung tanpa ada proses penyampaian secara langsung. Apa ini sebuah pertanda bahwa mereka tidak peduli dengan kepengurusan cabang atau memang pengurus cabang yang kurang membumi?

Comments are closed.