KPK : di Penjara dalam Negerinya Sendiri

Aulia Ulhaq*

Ketergesaan pemerintah dalam merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu upaya pemerintah dalam melindungi legislator dari kejaran pemerintah. Mempersempit independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya menjadi cara efektif bagi pemerintah dan legislator untuk terus mengeruk uang rakyat. Hal ini berbanding terbalik dengan janji pemerintah untuk memberantas korupsi yang merupakan penyakit lama dari negara ini.

Kemarin, pemerintah resmi mengesahkan revisi UU KPK. artinya para koruptor yang selama ini bersembunyi telah berhasil mempersempit ruang gerak KPK. KPK menjadi lembaga yang dilemahkan dan tidak berdaya.

Jika KPK menjadi lembaga eksekutif artinya lembaga KPK telah resmi menjadi lembaga pemerintahan. Jika KPK sudah menjadi lembaga pemerintahan KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independen dan segala keputusannya bisa diintervensi karena menjadi bagian dari lembaga pemerintahan.

Pegawai KPK akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK adalah lembaga yang karyawannya membutuhkan tingkat independensi yang tinggi karena akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Jika pegawai KPK diangkat menjadi ASN maka independensi dari pegawai KPK akan dipertanyakan karena statusnya merupakan pegawai KPK.

Penuntutan terduga korupsi harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini berarti KPK tidak lagi punya kuasa dalam penuntutan perkara korupsi.

Penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dengan batas waktu 6 bulan setelah izin diberikan. Dalam hal ini KPK tidak akan leluasa untuk penyadapan keluar karena harus menunggu izin dari Dewan Pengawas. Bisa saja bukti korupsi hilang dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan semakin sulit dilakukan.

Penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan ASN. Jika penyidik berasal dari luar KPK maka KPK tidak lagi mempunyai penyidik internal, akibatnya KPK akan semakin sulit meyidik kasus korupsi di kepolisian, kejaksaan dan ASN.

Pemerintah harusnya mendukung kinerja KPK demi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan sehat bukan mengkerdilkan fungsi KPK sebagai wadah untuk memberantas korupsi. Pengkerdilan KPK ini juga dipertegas dengan diresmikannya revisi UU KPK tersebut oleh DPR padahal sebagian besar rakyat dan pakar politik tidak menyetujui hal tersebut.

Saya sebagai penulis berharap Presiden Jokowi menepati janjinya untuk memberantas korupsi di dalam pemerintahan. Jokowi harus mengeluarkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merasakan emosi publik yang menentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena dampak dari pengesahan tersebut akan mematikan fungsi dan memenjarakan KPK secara perlahan.

KPK seperti dipenjara dalam negerinya sendiri.

 

*Penulis adalah kader HMI KAFEIS dan Pengurus LAPMI HMI Ciputat

212 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *