DPR Salah Paham, Masyarakat Bermuka Masam

*Amin Rois Hidayatullah

Putusan  Revisi UU Komisi Pemberantas Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP) mengalami polemik. Hal ini menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Hal yang membuat mereka semua turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya.

Awal dari penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat respon tidak baik, malah yang terjadi adalah isu bahwa aksi demonstran itu ditunggangi. Akan tetapi melihat dari antusiasnya massa dalam perjuangannya melawan ketidak adilan itulah yang membuktikan bahwa aksi itu tidak ada yang menunggangi.

Pernyataan aksi tersebut ditunggangi hanyalah wacana agar masyarakat berpikir bahwa aksi itu tidak bersih. Padahal seluruh presiden mahasiswa bahwa aksi ini murni dari keresahan mahasiswa, sedangkan dari pihak DPR yang mengatakan aksi ini ditunggangi tidak menemukan satupun bukti bahwa aksi demo itu ada yang mengendalikan.

Menjadi sebuah pertanyaan, menapa aksi ini terus berlanjut? apa yang salah dari UU KPK? yang akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan jatuhnya korban dikarenakan bentrok dengan polisi.

DPR Salah Paham

Demonstrasi ini terjadi dikarenakan dari keseluruhan tanggapan yang diberikan oleh pihak DPR tidak memenuhi syarat tuntutan yang diajukan oleh pihak demonstran. Para demonstran menginginkan bahwasanya UU KPK dan RKUHP tidak disahkan bukan ditunda. Jawaban tersebut tidak ada dalam tuntutan mahasiswa. Seperti halnya dalam sebuah buku logika tentang silogisme, hal tersebut adalah falasi atau kesalahan karena jawaban yang muncul tidak berdasarkan premisnya.

Kesalahpahaman yang disebarkan oleh pihak DPR terhadap publik adalah teori tentang check and balance yang juga sebagai alasan diadakannya perubahan UU. Seperti yang dinyatakan oleh Masinton Pasaribu di dalam sebuah acara TV swasta mengenai check and balance, bahwasanya di Indonesia ini tidak boleh ada lembaga yang sangat bebas. hal ini benar namun penguasaan dari badan pengawas KPK melemahkan KPK, dikarenakan dalam penyidikan pun harus ada surat izin dari lembaga tersebut. Ini bukan lagi check and balance melainkan menghilangkan fungsi independen dari lembaga KPK.

Teori Check and Balance

Teori check and balance merupakan pemikiran dari Montesquieu yang mana tokoh ini dikenal dengan ajaran Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga): eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).

Ketiga lembaga ini saling mengait satu sama lain serta saling menjaga, bukan melemahkan satu sama lain. ketika KPK tidak independen lagi keberadaannya dengan adanya sebuah lembaga badan pengawas yang mana isinya diantaranya adalah pihak pemerintah dan DPR, serta ketika mau melakukan penyidikan harus ada izin terlebih dahulu dan yang melakukan eksekusi dalam penyidikan adalah pihak kepolisian, maka KPK hanyalah sebuah nama kantor tidak ada kekuatan untuk melakukan analisi mendalam terhadap orang yang terdeteksi melakukan korupsi, apalagi pembatasan terhadap penyidikan KPK.

Begitu juga dengan masalah KUHP yang cukup banyak poinnya untuk disebutkan, intinya ketika ini disahkan akan mengakibatkan ketersiasiaan undang-undang dan juga keleluasaan pemerintah untuk ngeles dalam tuntutan masyarakat, dikarenakan didalamnya terdapat bahasa yang masih ngambang.

Permasalahan dalam UU KPK

Dikutip dari koran Kompas di situ menuai masukan dari berbagai profesor salah satunya Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Riyanto mengatakan bahwa sejumlah hal di UU KPK yang sudah direvisi dapat tetap dimasukkan dalam perppu untuk mengawasi kinerja, organisasi, ataupun etik pimpinan dan pegawai KPK, namun mereka tidak boleh masuk terhadap penanganan perkara.

Bukan seperti apa yang di ke keuarkan saat ini, lembaga pengawas seakan akan mengatur segalanya dalam urusan pribadi KPK. Dikarenakan di negara manapun tidak ada dewan pengawas masuk pro yustisia.

Juga terdapat masalah dalam durasi waktu yang diberikan oleh UU KPK dengan waktu dua tahun, hal ini ketika disahkan memungkinkan untuk dimainkan oleh para koruptor ketika sudah tersangka, bisa jadi akan mengulur waktu hingga lewat dari waktu yang ditentukan. Maka dari itu koruptor bisa lolos hanya dengan mengulur waktu.
Menurut pakar hukum pidana dari universitas ParahyanganBandung, Agustinus Pohan, penghentian perkara memungkinkan selama persyaratannya mengacu kitab UU Hukum Acara Pidana dengan syarat tersangka meninggal, kasus telah kadaluarsa, nebis in idem, dan tidak cukup alat bukti, oleh karenanya tidak harus adanya durasi waktu.

Dengan demikian keputusan yang dilakukan oleh DPR bisa dikatakan terlalu terburu-buru kurang adanya pertimbangan dan penelitian ulang terhadap apa yang telah dibahas untuk disahkan.

 

*Penulis adalah Kader HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta Pengurus LAPMI HMI Ciputat

155 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *