Kekerasan Seksual di Kampus: Gak Ada Habisnya!

*Rika Salsabila

Saat ini, sedang heboh kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria berprestasi di lingkungan kampus. Masyarakat dibuat heboh, dikarenakan pelaku dikenal sebagai sosok yang alim bin afdal, benar-benar tidak disangka! Fakta dilapangan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menerima sedikitnya 30 aduan korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang pria alumni Universitas Islam Indonesia (UII) yang lulus pada tahun 2016 silam. Pria ini berinisial IM atau kerap disapa B. Tigapuluh aduan korban diterima oleh LBH Yogyakarta sejak tanggal 4 Mei 2020, baik oleh korban secara langsung maupun pihak ketiga. Seluruh korban merupakan perempuan yang mayoritas juga alumni UII. 30 aduan korban yang masuk LBH merupakan peristiwa yang terjadi pada 2016 hingga 2020. Berbagai modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh IM, mulai dari secara verbal, melalui video call hingga kekerasan seksual fisik yang menjurus pada tindak perkosaan. IM cukup mantap dalam menjalankan aksi, dengan cara menghubungi korbannya melalui direct message Instagram atau beberapa membalas Instagram Story korbannya dengan candaan atau menanyakan soal perkuliahan. Beberapa obrolan juga ada yang melalui WhatsApp.

Lantas, tindakan IM dinilai sebagai bentuk kekerasan seksual yang sering kali muncul di sekitar kita, terutama sering merugikan pihak perempuan. Namun, kebanyakan korban justru tidak banyak yang melaporkannya, apalagi bila terjadi si salah satu institusi pendidikan baik negeri maupun swasta. Pelecehan seksual akan senyap dibuatnya, atas nama kampus, bukan keadilan. Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara lisan, fisik atau isyarat seksual dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan. Tindakan yang tidak diinginkan tersebut dapat dilakukan secara pribadi maupun dapat dilakukan di tempat yang bersifat publik. Menurut Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengungkapkan bahwa, pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik. Jelas bahwa tindakan pelecehan seksual adalah kekerasan, apalagi dalam kasus IM yang terjadi di lingkungan kampus, sungguh tidak dapat ditoleransi!

Salah Siapa?

Sebenarnya, kasus pelecahan seksual terhadap perempuan bukan saja terjadi di lingkungan kampus tersebut. Tetapi, sudah banyak terjadi di lingkungan kampus lainnya. Tercatat beberapa kasus yang berhasil diliput media dan mendapat perhatian publik yaitu: Dugaan pelecehan seksual di UGM, Isu pelecehan seksual di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, dsb. Namun, yang berhasil memunculkan persepsi negatif terhadap nama kampus adalah kasus pelecehan di UGM. Lantas, pihak mana yang harus disalahkan? Pria atau wanita?.

Seorang feminis analitik Kate Manne, dalam Down Girl: The Logic of Misogyny (2018), menyebut pandangan yang menganggap akar dari masalah kekerasan seksual adalah moral dan mental individu tertentu itu sebagai pandangan yang naif. Ia berusaha melampaui pandangan naif tersebut dengan mangajukan sebuah konsepsi amelioratif tentang misogini dan seksisme—yang dua hal itu kemudian melahirkan objektifikasi seksual terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya. Jelas bahwa pendapat tersebut mendukung peran perempuan dibanding pria, konsep kesetaraan di sini kembali menjadi tajuk, apakah hanya pria yang wajib disalahkan?, dalam pemahaman masyarakat secara umum, perempuan sering kali ditempatkan di posisi kedua. Bahwa perempuan adalah sosok yang selalu harus tunduk dan patuh dalam segala hal. Akibatnya, patriarki yang mayoritas dianut dalam lingkarang kehidupan bermasyarakat menjadi pembatasan ‘gerak’ bagi keadilan korban pelecehan seksual. Pola pikir tersebut sangat memengaruhi pandangan masyarakat akan kedudukan yang layak bagi perempuan, dan tak jarang perempuan menjadi kaum yang teraniaya dalam masyarakat. Tak jarang, diam menjadi solusi. Daripada melaporkan, urusan panjang-lebar.

Analogi “kucing kalau diberi gereh (ikan asin) pasti akan dicium-cium atau dimakan,” merupakan pendapat opsional bagi sebagian kalangan yang menganggap bahwa pelecehan terjadi bukan karena salah pria saja melainkan, pihak wanita. Mempunyai arti, bahwa sang wanita juga turut menjadi faktor pelecehan tersebut terjadi. Apakah sang wanita yang nantinya menjadi korban menerima ajakan pelaku?, menanggapi pelaku dengan baik?, atau terjadi karena paksaan? Sudah pasti jawabanya tidak terpaut satu atau dua kata saja, pasti tiap invidu berbeda dalam menjawab pertanyaan tersebut. Makin jauh, objek wanita sebagai korban pelecehan seksual dianggap tidak adil. Karena pelecehan juga sering terjadi oleh pria kepada pria, wanita kepada pria. Tetapi, dalam kasus pelecehan seksual di sekitar kampus lebih menyorot kasus pelaku pria kepada wanita daripada sebaliknya, karena tidak adanya laporan.
Setiap pelaku pasti salah, korban pun dapat disalahkan. Kekerasan seksual itu terjadi murni karena ada yang salah secara moral pada pelaku sebagai agen tunggal. Karenanya, solusi yang ditawarkan adalah solusi moral-individual. Jika moral individu itu baik, maka tak akan ada kekerasan seksual. Mengapa korban dapat disalahkan? Tentu dengan beberapa catatan diantaranya: apabila ia menerima ajakan/ tawaran dan merasa baik-baik saja lalu menganggap hal tersebut salah kepada publik. Ingat juga dengan postingan yang ramai di Twitter seminggu yang lalu, mengenai wanita yang mengaku mengalami pelecehan secara verbal ternyata tidak dibuktikan dengan isi pesan yang ada. Justru, korban menerima dengan jelas permintaan pelaku untuk menampilkan alat kelamin si pria. Tentu, hal tersebut sudah lain cerita dan masalah. berlaku Pasal 27 ayat (3) UU ITE, akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1).
Sebetulnya, moralitas baik tiap invidu maupun pria dan wanita harus bisa menjadi jawaban kongkret. Tidak lagi menimbulkan perpecahan akibat perbedaan pendapat. Pihak yang seharusnya disalahkan juga adalah lembaga yang lepas tangan, pengguna internet yang asal cemooh korban, dan pembongkar identitas baik pelaku maupun korban. Pemerintah pun bisa disalahkan, karena tidak menciptakan keadilan bagi warga negaranya.

Bila terjadi, Harus Apa?

Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas-universitas menunjukkan sebuah ironi. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat justru terkesan tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membiarkan mereka lepas dari hukuman.

Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas. Dilansir oleh Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018, stagnasi tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun ke tahun. Mirisnya, hanya sedikit korban yang mampu berbicara dan melaporkan kepada pihak berwajib. Tidak sedikit yang menyerah terhadap keadaaan, karena kampus sebagai tempat terjadinya tindakan pelecehan tidak memiliki opsi lain selain jalan kekeluargaan. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus akibat rendahnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.

Lambannya penanganan kekerasan seksual, serta berbelit-belit dari pihak kampus justru menghambat korban untuk mendapatkan keadilan. Artinya kampus yang berisi banyak kaum intelektual justru terkesan lepas tangan. Kasus IM yang hampir dipuncak gunung es menjadi bukti bahwa UII tidak tinggal diam, dan seharusnya dicontoh oleh perguruan tinggi lainnya. Opsi tegas harus dilakukan, maka pelecehan seksual harus dilaporkan! Tidak ada jalan lain selain jalan pidana yang menanti si pelaku. Apakah hukum sosial juga perlu?, tentu! Fungsi media yang menitikberatkan masyarakat sebagai pengawas justru lebih bernilai daripada tidak sama sekali. Masyarakat kita, sangat jago untuk memalukan, membongkar aib orang lain, serahkan saja kepada mereka. Tentu, masyarakat juga membuat kinerja aparat hukum transparan, dan lurus. Lembaga-lembaga perlindungan wanita juga sudah berkembang saat ini, contohnya di sekitaran kampus UIN Jakarta berdirilah komunitas KolektifRosa yang siap melindungi korban pelecehan. Intinya, jangan takut!

Saran untuk Pemerintah

Kasus pelecehan seksual memang tidak sexy, layaknya isu ekonomi yang wajib ditangkis pemerintah kita. Tetapi, pembuktian negara yang memberikan hak kepada warga negara menjadi acuan. Penerapan kebijakan yang ngalor-ngidul seharusnya segera dihentikan, pelecehan seksual bukan seperti masalah orang yang pipis di tembok rumah warga. Tidak bisa selesai walau tanda tangan di atas materai, apalagi terjadinya pernikahan yang tidak diinginkan atas nama penyelesaian kekeluargaan.

Seringkali mahasiswa gabungan dari berbagai kampus melangsungkan aksi damai di depan Gedung pemerintahan terkait. Mereka menuntut diselesaikannya kasus-kasus kekerasan seksual di ranah kampus. Salah satu ungkapan paling lirih adalah tuntutan kepada menteri Kemendikbud, Nadiem Makarim. Menggunakan wewenang Kemendikbud seperti: memecat dosen pelaku kekerasan seksual, dan menteri diharapkan turun tangan. Jaringan Muda Setara, organisasi yang berfokus pada masalah kekerasan seksual di lingkup kampus, menuntut Nadiem untuk memperhatikan setiap penelitian atau riset, praktik lapangan, hingga magang, yang digadang-gadang oleh Nadiem dalam programnya, karena bisa menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual.

Selanjutnya, RUU Kekerasan seksual yang wajib dikuatkan dan segera disahkan. Pemerintah jangan lagi ngalor-ngidul membahas persoalan yang hanya mempedulikan satu aspek saja. Kasus pelecehan seksual di negeri ini terkenal lemah alias dhaif. Wakil rakyat diharapkan mendengar tidak lagi saling teriak-teriakan di kicauan biru semata. Pemerintah harus turun tangan, hanya itu saran yang dapat diberikan.

Saran untuk Kampus

Belajar dari kasus IM yang akhirnya dipecat/dikeluarkan oleh UII, seharusnya dapat dijadikan acuan kembali bagi Universitas-universitas di Indonesia lainnya. Bahwa tak semestinya kampus lepas tangan, apalagi beralasan untuk nama baik kampus. Publik dewasa ini sudah kritis, berbeda dengan masa lampau yang terkesan ‘yowes, terima saja’. justru karena peran masyarakat lah, kasus tersebut berhasil muncul di permukaan dan diliput media mainstream. Apalagi, kasus tersebut terjadi di Universitas Islam. Padahal, Islam sudah menggariskan satu prinsip penting bahwa agama, tidak berbahaya dan tidak mendatangkan bahaya (HR. Al-Baihaqi). Prinsip ini mengisyaratkan bahwa segala macam bentuk bahaya harus dienyahkan (adh-dhararu yuzaal). Oleh karena itu, mazhab Maliki memiliki satu konsep menarik, “sadd ad-dara’I” (menutup jalan). Maksudnya, jika ada hal-hal yang mendorong ke arah sesuatu yang sifatnya mudharat, maka hal-hal tersebut harus diblok dan ditutup untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, berlaku juga prinsip fath ad-dara’I, yakni membuka jalan untuk hal-hal yang mendorong terhadap kemaslahatan. Penghapusan kekerasan seksual, baik secara legal maupun secara non-legal, menjadi penting. Islam jelas tidak setuju dengan kekerasan apalagi seksual dan justru mendorong untuk melindungi nasab dan diri baik pria maupun wanita itu sendiri. Tentu saja, hal-hal yang mendorong pada kekerasan seksual harus dihentikan dengan cara membangun kerangka hukum yang tegas untuk segala sesuatu yang membawa nama kampus di dalamnya, sementara hal-hal yang mendorong pada perlindungan perempuan juga harus dibuka dengan mempertegas etika/moral dalam hal seksualitas di ruang publik, membangun sarana pra-sarana kampus yang bersifat ramah, aman baik kepada wanita maupun pria menjadi solusi. Bila invidu itu salah, pasti salah tidak peduli dengan jenis kelamin/kedudukan/dan kekayaan. Tentu dengan penyelidikan agar tepat dalam penetapan hukuman. Biar keren, coba tiru tindakan Universitas New South Wales (UNSW) yang memiliki portal aduan pelecehan seksual di lingkungan kampusnya. Jangan sampai kasus tersebut mandul, yang ada kampus dihujat habis-habisan, wong salah!

*Penulis adalah Mahasiswa Jurnalistik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

377 Views

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *