RUU HIP: Hadiah Peringatan Hari Lahir Pancasila dari DPR yang Halu

*M. Ghifari Decha

Pada tanggal 01 Juni 1945, 75 tahun yang lalu tepatnya para founding fathers bangsa ini telah merumuskan suatu gagasan yang sangat besar, gagasan yang dirumuskan dengan kurun waktu yang cukup singkat namun penuh dengan perjuangan, sebab gagasan tersebut yang nantinya akan menjadi fundamental value dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gagasan yang dibentuk atas asas kesatuan dan persatuan dengan semboyan yang biasa kita dengar Bhineka Tunggal Ika. Setiap goresan butir-butir dari teks Pancasila tersebut bukanlah hanya sebatas goresan pena biasa, melainkan nilai-nilai norma yang tiada harganya yang hari ini diwariskan kepada kita semua sebagai generasi penerus bangsa untuk dirawat dan dijaga nilai-nilai luhur yang terkandung disetiap butir-butir Pancasila.

Ketuhanan yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kini kelima konsep Pancasila sekarang adalah konsep modern yang menilai paradoks sebagai sebuah negasi. Akibatnya, pancasila hanya hiasan bibir belaka.
Namun sayang beribu sayang, eksistensi Pancasila sebagai falsafah dalam bernegara dan pedoman dalam bermasyarakat kini sudah bisa dikatakan mulai meredup, seperti ada bagian yang memudar ditengah pancaran terang bangsa ini. Ada yang meredup diantara sinar cahaya yang selama ini membungkus negeri.

Amat disayangkan, sesuatu yang memudar dan meredup itu justru merupakan bagian vital dari fondasi kebangsaan, yakni lunturnya karakter dan budi pekerti anak bangsa, sangat mudah bila menyebutkan contoh konkret lunturnya karakter bangsa itu di era sekarang ini, meningkatnya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong (hoax), demagogi kebencian sara, kian redupnya integritas dan kesantunan, maraknya korupsi, termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang kian bengis belakangan ini, dan masih terjadinya ketimpangan sosial semua menjadi tontonan gratis yang sungguh memilukan dan belum lagi ulah para pemangku kekuasaan baik ditingkatan eksekutif maupun legislatif yang berkedok nasionalisme menjual slogan demokrasi, persatuan dan lain sebagainya

”Hanya untuk kepentingan perut pribadi, pancasila tidak butuh struktur badan khusus!. Pancasila itu tidak perlu menghabiskan anggaran triliunan!. Pancasila tidak memerlukan gedung bagus!. Pancasila Itu tempat semestinya ada disetiap hati masyarakat Indonesia untuk dipahami dan diimplementasikan dalam berkehidupan bukan hanya sebatas dihafal!”.

Kado Istimewa Untuk Hari Lahir Pancasila

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 telah menyatakan persetujuan atas Rancangan Undang – Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ketua DPR, Puan Maharani sebelumnya menanyakan persetujuan RUU itu kepada para anggota dewan yang hadir secara fisik maupun virtual dalam rapat Paripurna DPR RI di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dalam daftar 50 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang jadi prioritas di tahun 2020, ada satu RUU yang tampaknya tak banyak dilirik yaitu RUU HIP, pertanyaannya, kenapa RUU HIP menjadi prioritas dan harus segera disahkan ketika disaat wabah COVID-19 sedang melanda di indonesia?.

RUU Haluan Idelogi Pancasila sendiri merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan. Lebih lanjut, kebijakan itu dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Namun RUU tersebut menuai polemik karena tidak dimasukannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme dalam draft rancangan undang-undang tersebut sebagai landasan RUU sehingga dikhawatirkan oleh para beberapa ahli dan politisi hal ini merupakan sebagai bentuk upaya untuk menghidupkan kembali paham komunisme di tanah air yang kita cintai.

DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya mampu menelaah tingkat prioritas dari setiap usulan kebjakan – kebijakan yang ada sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini, ditengah bencana wabah COVID-19 yang melanda negeri ini seharusnya DPR mampu menetapkan kebijakan mana yang benar-benar urgent dan harus segera disahkan demi kemaslahatan bangsa dan negara, dan mana kebijakan yang tidak memungkinkan untuk ditetapkan sekarang ini dengan berbagai macam pertimbangan nya.

Apakah penetapan RUU HIP relevan untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi saat ini?. Mengapa terkesan buru buru dalam menetapkan RUU HIP ini?. Disaat ekonomi bangsa kita melemah?. Disaat ribuan jiwa melayang karna serangan virus COVID-19?. Ditambah iuran BPJS naik disaat terjadi peningkatan angka pengangguran besar besaran akibat peristiwa ini? Jika memang benar penetapan RUU HIP sangat urgent dan mampu menjadi solusi disaat kondisi bangsa kita sedang seperti sekarang ini maka bisa dikatakan lembaga legislatif yang katanya mewakili aspirasi rakyatsedang berhalusinasi atau dalam bahasa kekinian-nya adalah halu , sehingga ketika disaat seperti ini DPR menetapkan RUU tersebut menuai pro dan kontra diberbagai kalangan

Diakhir tulisan ini, penulis mengatakan selamat hari jadi pancasila yang 75 tahun, mari kita sama-sama membaca kembali sejarah tentang bagaimana para pendahulu bangsa ini merumuskan teks serta nilai-nilai pancasila dengan tujuan supaya kita betul betul memahaminya dan mampu merawat serta menjaga nilai-nilai didalam nya untuk generasi yang akan datang.

*Penulis adalah Mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta

102 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *