Presma UIN Yogya Anggap Pungutan Dana 1,5 Juta oleh Kampusnya Hanyalah Kedok Uang Pangkal

Ciputat, ruangonline.com- Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Ahmad Rifaldi, dalam wawancaranya bersama jurnalis ruangonline Jum’at (5/6) mengungkap, bahwa kebijakan pemungutan Dana Pengembangan Institusi (DPI) oleh rektor ditetapkan tanpa ada unsur pelibatan dari kalangan mahasiswa.

Rifaldi secara tegas menolak dan akan menuntut rektor untuk mencabut surat itu, sebab baginya, kebijakan baru yang ditetapkan belum pernah ada sejarahnya. Ia juga menolak alasan Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga, Sahiron, yang berujar di media bahwa dana diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan pembebasan lahan UIN Sunan Kalijaga di daerah Bantul.

“Iya mas jelas (DPI hanyalah kedok uang pangkal). Ini kebijakan baru yang dikeluarkan dan tidak pernah ada sejarahnya UIN memberlakukan hal ini. Keterangan Plt rektor di media yang mengatakan bahwa uang ini akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta membantu dana pembebasan lahan UIN Suka di Bantul, saya kira tidak tepat, karena itu bukan tanggung jawab mahasiswa, tapi sudah masuk di tanggung jawab Kemenag,” jawab Rifaldi dalam wawancaranya.

Rifaldi juga amat menyesalkan karena hak mahasiswa untuk mendapat subsidi dan potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum diberikan, tetapi kewajiban mahasiswa justru ditambah. Baginya sangat tidak seimbang.

Saat jurnalis ruangonline tanyakan apakah kebijakan ini juga dikenakan kepada mahasiswa lain, Rifaldi menjawab tidak. Ia terangkan bahwa DPI hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang diterima lewat jalur mandiri.

“DPI hanya berlaku pada mahasiswa baru jalur mandiri dan untuk mahasiswa lama tidak berlaku, namun tetap saja ini membuat risau karena ada 1700an mahasiswa yang diterima di jalur mandiri tahun ini, dan itu bukan angka yang sedikit, dan kita paham bahwa di tengah pandemi ini, sangat tidak tepat aturan ini diberlakukan,” ungkap Rifaldi pada jurnalis ruangonline.

Rencananya, Rifaldi beserta pengurus Dema dan aliansi mahasiswa akan meminta klarfikasi dan penjelasan rektorat Jum’at malam ini (5/6) pukul 20:00, mengenai kebijakan DPI. Ia juga akan meminta surat itu dicabut dan menyarankan agar rektorat fokus menangani UKT.

“Pada akhirnya akan kami minta cabut SK-nya agar rektorat fokus pada penanganan UKT mahasiswa di tengah pandemi. Bukan lagi menambah kebijakan yang semakin meresahkan mahasiswa,” jawab Rifaldi singkat.

Di lain kesempatan, jurnalis ruangonline juga mewawancarai Ifan Afuddin, Wapres Dema UIN Sunan Kalijaga. Dalam penjelasannya, Ifan beserta aliansi mahasiswa akan terus mengawal kebijakan ini.

“Untuk gerakan bersama nantinya akan kita koordinasikan kembali mas, tentunya dengan hasil dari audiensi nanti malam,” ungkap Ifan pada jurnalis ruangonline.

Ifan mengaku bahwa dirinya beserta jajaran Lembaga Kemahasiswaan (LKM) Universitas dibuat bingung dengan kebijakan rektor. Selain tuntutan pemberian subsidi dan pemotongan UKT belum direalisasikan, Ifan juga melihat pandemi Covid-19 menyerang banyak sektor termasuk perekonomian.

Salah satu pihak dari aliansi mahasiswa yang tidak mau namanya disebut, saat jurnalis ruangonline wawancara membeberkan, bahwa alasan dibalik melayangkan protes ialah pengadaan DPI di situasi pandemi, dan beban yang akan ditanggung oleh mahasiswa baru jalur mandiri. (DimasF)

193 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *