Dilema Keputusan Bersama Empat Kementerian

*Deny Pratama

Empat kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, memutuskan kepada segenap Perguruan Tinggi untuk mewajibkan menambah masa metode pembelajaran daring. Sejak dipublikasikan pada tanggal 15 Juni 2020, kebijakan ini menuai banyak kontra dari para Mahasiswa. Pasalnya banyak kekurangan dalam metode pembelajaran tersebut, karena tidak matangnya persiapan dalam pelaksanaannya.

Dari segi kesehatan, kebijakan dalam memperpanjang masa metode pembelajaran daring memanglah diperlukan, karena bisa menghindarkan pelajar terutama mahasiswa dari penularan wabah Covid-19 yang semakin meluas. Namun kenyataannya, dalam penerapan metode pembelajaran daring yang berjalan selama kurang lebih tiga bulan, banyak tumpang-tindih ketidakefektifan dalam metode pembelajaran tersebut.

Tidak efektifnya pembelajaran daring karena tidak siapnya mental para pendidik dan pelajar sehingga menimbulkan permasalahan dari pembelajaran. Diantaranya seperti, tugas yang diberikan Dosen kepada Mahasiswanya yang dianggap terlalu membebani, tidak matangnya materi yang didapat oleh Mahasiswa, hingga permasalahan sinyal yang tidak stabil di tempat tinggal Mahasiswa dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kuota internet.

Misalnya pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta. Para mahasiswanya murni menggunakan uang saku mereka untuk membeli kuota internet, karena tidak ada bantuan biaya sama sekali dalam pendanaan kuota internet. Padahal kuota internet adalah hal terpenting untuk bisa mengikuti pembelajaran daring dengan jumlah pengeluaran yang tidak sedikit.

Hal ini tentu membebankan para mahasiswa di masa pandemi ini. Banyaknya karyawan yang kena PHK massal, pemotongan gaji, atau jika kita melihat kepada para pedagang dan para pekerja bawah lainnya yang harus terhenti pekerjaannya karena kebijakan pemerintah dalam aturan social distancing, tentu akan menyulitkan mereka. Apalagi untuk membeli kuota internet?. Tentunya hal ini sangat membebani sekali.

Kondisi ini juga diperparah dengan pembatalan keringanan UKT dari Kemenag kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, karena melihat melemahnya pertumbuhan ekonomi rakyat oleh wabah pandemi Covid-19. Pembatalan tersebut tentu juga akan menambah beban lebih barat yang harus dipikul para orang tua atau mahasiswa itu sendiri, karena di masa pandemi para keluarga akan mengalami krisis ekonomi karena pekerjaan mereka yang sudah tidak ada.

Lalu bagaimana bisa pembelajaran daring bisa efektif, jika masih banyaknya permasalahan dalam metode pembelajaran dan tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah atau segenap jajaran yang bersangkutan untuk membantu permasalahan tesebut. Apakah bisa penambahan masa pembelajaran ini diteruskan, jika banyak kendala dalam pelaksanaannya?.

Jika metode pembelajaran daring, adalah suatu bentuk sikap, karena dipikir ada resiko penyebaran Covid-19 seperti yang dikatakan Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim. Tapi kenapa mall, wisata dan sebagainya di buka? Yang jelas-jelas juga memiliki resiko penyebaran wabah Covid-19. Hal ini tentunya sangat lucu, di satu sisi di dalam perguruan tinggi digunakan metode pembelajaran daring untuk mencegah penyebaran Covid-19, di satu sisi tempat wisata dan lainnya dibuka, yang jelas-jelas juga memiliki resiko untuk penyebaran Covid-19.

Sama halnya kita ingin menutup lubang tapi menggali lubang lain untuk menutupi lubang tersebut. Tetap saja lubang itu masih ada!.

*Penulis adalah Kader HMI Komtar

264 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *