Kritik dan Humor Kita yang Semakin Krisis

*Iklil Imtinan

Akhir-akhir ini, setidaknya kita melihat dua peristiwa menarik terkait kritik dan humor yang terjadi di republik tercinta ini. Pertama, peristiwa yang menimpa komika Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra atau yang lebih akrab dengan sapaan Bintang Emon. Kejadian kedua adalah pemanggilan seorang warga dari Kepulauan Sula, Maluku Utara bernama Ismail Ahmad oleh aparat kepolisian setempat karena dianggap telah mengunggah postingan yang menyinggung atau menyindir pihak kepolisian.

Kedua kasus dari peristiwa ini memang berbeda. Tetapi menurut penulis, dua peristiwa ini juga memiliki titik persamaan: keduanya bermula pada kegiatan mengkritik pemerintah atau salah satu instansi pemerintahan dengan dibungkus humor.

Tulisan ini akan mencoba tidak hanya sekedar membandingkan dua peristiwa tadi, tetapi juga membahas bagaimana dua kasus yang menyerupai lelucon ini mengganggu kehidupan demokrasi serta kewarasan kita sebagai manusia yang hidup di sebuah negara yang ‘katanya’ menganut dasar-dasar demokrasi. Artikel ini juga mencoba melihat bagaimana sikap anti kritik di republik ini justru dipertontokan oleh mereka yang berstatus anggota dari instansi pemerintah.

Dua Peristiwa Komedi

Kejadian pertama yaitu yang menimpa Bintang Emon bermula saat dia melakukan satire terhadap proses serta penegakan hukum pada kasus Novel Baswedan melalui video yang dia upload pada konten Dewan Perwakilan Omel-omel atau DPO-nya. Bintang dan masyarakat menilai, banyak sekali kejanggalan yang lebih mendekati ketetapan irasional pada kasus ini. Mulai dari dalih terdakwa (kini tersangka) yang menyatakan penyiraman terhadap Novel adalah tidakan tidak sengaja, sampai pada putusan pengadilan yang memberikan hukuman hanya 1 tahun penjara kepada dua orang tersangka. Keresahan publik inilah, sesuai penuturan Bintang Emon pada konten podcast Deddy Corbuzier di YouTube, yang akhirnya menyebabkan video itu lahir.

Tak dinyana, video Bintang yang diapload di media Instagram pada tanggal 12 Juni 2020 ini menuai banyak sekali dukungan dari berbagai pihak. Termasuk dari golongan artis, jurnalis, dan banyak tokoh lainnya. Tetapi di samping itu, kritik balik terhadap Bintang yang sejatinya mendekati cemoohan dan serangan terhadap personal, justru membanjiri akun Twitternya. Tuduhan tak berdasar yang mengatakan Bintang adalah pengkonsumsi narkoba juga muncul dari akun-akun yang tak jelas dari mana asalnya. Hingga pada 15 Juni 2020 Bintang memutuskan untuk menggembok akun Twitternya guna membendung kegaduhan yang ada.

Bahkan pasca kejadian itu, Bintang dilaporkan oleh seseorang bernama Charlie Wijaya yang mengaku kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Kemenkominfo. Walaupun setelah Bintang mencoba mengkonfirmasi pihak PSI tidak ada kader bernama Charlie Wijaya, tetapi kejadian ini cukup mengagetkan bagi Bintang.

Sementara pada Jumat, 12 Juni 2020, seseorang bernama Ismail Ahmad mengunggah sebuah foto yang di dalamnya memuat sebuah quote atau joke dari mantan Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur. Foto tersebut berisi pesan demikian: “Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng”. Lagi-lagi tak dinyana, kutipan ini berujung pada dipanggilnya Ismail seperti yang telah disinggung di awal tulisan dengan dalih menyinggung atau menyindir instansi kepolisian. Pihak kepolisian bahkan meminta Ismail untuk mendatangi Polres Kepulauan Sula guna memberikan klarifikasi. Akhirnya, Ismail pun meminta maaf walaupun sejatinya dirinya banyak sekali menuai dukungan dari berbagai pihak. Bahkan dari Alissa Wahid, putri dari Gus Dur itu sendiri.

Kritik Sebagai Syarat Demokrasi

Dua peristiwa ini menarik perhatian publik juga pribadi penulis bukan hanya karena kejadian ini sungguh lucu, tak masuk akal, atau di luar nalar. Tetapi di sisi lain dua peristiwa ini menunjukkan adanya krisis dalam pemerintahan atau instansi pemerintahan kita terhadap kritik bahkan sekali pun kritik itu dibungkus oleh humor (satire). Sejatinya peristiwa ini aneh dan menampar kita semua yang meyakini bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Kita tahu bahwa demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan berekspresi dan hak menyuarakan pendapat. Namun, mengacu pada dua kejadian ini sepertinya demokrasi hanya manis sebagai kata-kata semata.

Kritik tidak haram dalam sistem demokrasi selama disampaikan dengan cara yang tidak melanggar HAM semisal memukul, melukai, atau mendiskriminasi pihak lain. Tetapi sepertinya hal ini tidak diindahkan di republik ini. Buktinya, kajian banyak sekali dipaksa bubar karena dianggap subversif; aksi demonstrasi yang ditujukan untuk menyuarakan pendapat mendapat sambutan dengan moncong senjata; bahkan kritik melalui humor pun, seperti dua kejadian di atas, dianggap salah.

Di saat yang demikian, kita pantas bertanya: sejatinya pemerintah atau beberapa instansi pemerintahan ini tidak senang dengan cara suatu kritik disampaikan, atau memang tidak senang dengan kritik? Jika jawabannya adalah yang pertama, maka di bagian mana kesalahan dari cara menyampaikan kritik itu telah dilakukan? Namun jika jawabannya yang kedua, maka dengan segala hormat, asas demokrasi nampaknya tidak lagi cocok menjadi acuan republik ini.

Akhirnya, kita tentu turut prihatin terhadap krisis yang menimpa negara tercinta ini. Entah dengan cara apalagi sebuah kritik mampu disampaikan jika dengan humor saja kita tidak terbuka terhadapnya. Sebab jika kritik sudah dibendung dan dipersoalkan, maka kontrol terhadap jalannya demokrasi jelas tak bisa diaplikasikan. Jika kontrol sudah tidak mampu dijalankan, maka kita tinggal menunggu hingga ketidakadilan datang di hadapan kita semua tanpa bisa berbuat apa-apa.

*Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kader HMI Komtar

65 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *