Pelaksanaan Pilkada yang Terseok-Seok Hingga Ancaman Kluster Baru Covid-19

*Rian Fahardhi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 ini dikhawatirkan akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 yang semakin membara. Setelah tahap pendaftaran pasangan calon selesai, ada beberapa calon yang telah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Sebanyak 1.470 bakal calon melalui serangkaian tes, kemudian hasil tes menunjukkan ada 63 calon kepala daerah yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

Hal ini membuat tanda tanya besar apakah Pilkada 2020 ini akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau malah memperburuk keadaan. Ini menjadi pertanda nyata bahwa penyelenggaraan Pilkada pada tahun ini akan sangat riskan.
Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pada awalnya, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun karena situasi pandemi yang masih tidak terkendali, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Berbagai kalangan mulai dari Pemerintahan hingga Lembaga seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) angkat bicara mengenai potensi Pilkada 2020 bisa memperburuk penyebaran Covid – 19.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustiyani mengatakan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Pilkada 2020 merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, apabila pemerintah dan penyelanggara pemilu merasa belum mampu sehingga akan memperburuk situasi, maka lebih baik Pilkada ditunda saja.

Apalagi UU Pilkada tidak memiliki sebuah aturan khusus mengenai penyelanggaraan Pilkada di tengah pandemi. Hanya ada peraturan KPU nomor 6 Tahun 2020 yang isinya tidak lebih sama dengan aturan Pilkada dalam keadaan normal, namun yang membuat berbeda hanya ada tambahan protokol kesehatan dan penanggulangan Covid – 19.

Usulan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pilkada 2020 ini juga datang dari tubuh Pemerintahan. Salah satu usulan datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Ia mengungkapkan Pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila jumlah kasus Covid -19 terus meningkat.

Bisa kita lihat angka penyebaran virus Covid-19 belum ada tanda – tanda penurunan sama sekali. Malahan virus corona ini semakin hari semakin ganas. Kurang lebih ada 3000 penularan virus corona setiap hari nya. Hingga hari ini pada tanggal 14 September 2020 kasus positif di tanah air sudah mencapai 221.523 kasus.

Jika tetap ingin melaksanakan Pilkada di situasi pandemi, ada banyak pertimbangan yang harus dipikir ulang, kesiapan yang matang, dan mitigasi, yang mencakup reduksi atau mengeliminasi komponen resiko berbahaya. Karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan publik.

Karena selama proses pilkada, pasti akan ada banyak kerumunan dan keterlibatan orang yang memiliki risiko tinggi terkait penyebaran virus corona. Seperti kegiatan kampanye dan para petugas pemilu yang berada di tempat pemilihan pemungutan suara yang akan berinteraksi langsung dengan banyak pemilih.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus serius dan tegas dalam menindaklanjuti pelanggar protokol kesehatan. Sekadar imbauan tidak akan cukup untuk menyadarkan. Perlunya ketegasan berupa sanksi bagi pelanggar yang tidak menerapkan protoko kesehatan, karena jika tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada pelanggar, akan membuat risiko yang besar terhadap penyebaran Covid -19 yang semakin hari semakin tidak terkendali ini.

Tetapi hingga sekarang KPU belum memutuskan sama sekali terkait sanksi tegas dan konsekuensi kepada para pelanggar. Hal ini akan menjadi serius jika pilkada tetap ingin dilaksanakan. Kejelasan sanksi dan pengawasan yang ketat karena melibatkan banyak orang di setiap wilayah mendesak harus diputuskan.

Keputusan untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak menjadi serius ketika situasi tidak terkendali, bukan hanya kritikan belaka atas kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat , pemerintah, dan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada pada Bulan Desember nanti.

Bukan mustahil pilkada serentak pada tahun ini ditunda kembali, yang pada bulan sebelumnya sempat ditunda. Sudah banyak lembaga yang melakukan petisi untuk menunda pilkada yang telah ditandatangani ribuan orang. Karena kekhawatiran Pilkada menjadi kluster baru penyebaran virus corona

Di era normal baru ini, KPU harus segera mengeluarkan peraturan yang jelas dan signifikan untuk meminimallkan risiko penularan corona karena kekhawatiran adanya kluster baru terkait akan diselenggarakannya pilkada serentak pada tahun ini. Selain KPU, Bawaslu juga harus segera mengaplikasikan peraturan – peraturan yang disesuaikan dengan kondisi penanganan pandemi akibat virus corona ini.

*Penulis adalah Mahasiswa KPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kader HMI Komfakda

109 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *