Demokrasi “Main-Main” Negara Kesatuan Republik Indonesia

*Aulia Ulhaq

Orde baru menjadi awal kembalinya kehidupan demokrasi di Indonesia. Saat itu lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, MPR mulai menjalani fungsi yang seharusnya.

Demokrasi Pancasila menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pemerintah menjalankan fungsinya. Dimana demokrasi ini berpacu pada Pancasila dan (UUD) 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Artinya, tata nilai sosial dan budaya bangsa indonesia berdasarkan musyawarah mufakat menjadi titik lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Saat ini demokrasi di Indonesia sedang dalam fluktuasi periode “main-main”. Padahal, menurut Juliardi (2018) Indonesia sejak 1998 sampai sekarang Priode 1998-sekarang Indonesia mengalami fluktuasi demokrasi Pancasila (orde
reformasi) yang berakar pada kekuatan multi partai.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi penyalur kepentingan rakyat beberapa kali membuat kebijakan mempersulit rakyat. Beberapa kebijakan tersebut telah mencoreng prinsip demokrasi Pancasila sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Masih segar dalam ingatan kita tentang pembahasan RUU KPK di 2019 lalu yang terkesan ingin melemahkan lembaga antikorupsi. Terkini, di tengah pandemi DPR baru saja mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Kesejahteraan para buruh pun terancam dengan disahkannya RUU tersebut. Padahal, sejak wacana RUU tersebut ada, berkali kali ribuan buruh menolak pengesahannya dengan cara demo atau mogok kerja. Tetapi, pemerintah terkesan menutup telinga terhadap penolakan tersebut. Pemerintah berdalih, bahwa RUU tersebut akan mempercepat kemajuan ekonomi di negara ini.

Pembungkaman masyarakat terhadap penolakan RUU ini juga diperkuat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Idham Azis yang nenerbitkan instruksi khusus lewat Surat Telegram Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020 untuk mengantisipasi unjuk rasa dan mogok kerja para penolak peraturan. Dokumen itu ditandatangani oleh Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto atas nama Kapolri. Polisi terkesan menjadi peran sentral dalam memuluskan kebijakan kontroversial tersebut.

Ribuan buruh hari ini, sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja juga sebagai manusia. Negara ini tidak pantas disebut sebagai negara berpayung hukum dan negara berasaskan demokrasi Pancasila. Karena dalam regulasinya, pemerintah kerap memangku kepentingan-kepentingan tertentu demi kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan umum.

Jangankan memenuhi kepentingan masyarakat, kebebasan berpendapat pun dibungkam dengan segala cara seakan negara ini tuli akan kepentingan rakyat. Padahal, salah satu unsur tercapainya demokrasi adalah masyarakat madani yang bebas dari tekanan atau tindasan dari rezim tertentu.

Demokrasi tidak langsung seperti di Indonesia memang membutuhkan alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu menjadi awal kegiatan berdemokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk saling memangku kepentingan golongan seharusnya lembaga yang berasal dari rakyat menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Demokrasi diciderai, Pancasila tidak ada dalam dasar regulasi, kesejahteraan rakyat dirampas, jangan marah atau kesal jika rakyat mengeluarkan Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah, karena kalian dipilih oleh kami, maka kami berhak untuk menaruh ketidakpercayaan atas kalian.

*Penulis adalah Kader HMI Kafeis dan Pengurus Lapmi HMI Ciputat

47 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *