RUU Cipta Kerja Resmi disahkan DPR-RI

Ciputat, ruangonline.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law yang digarap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai pada babak akhir. Senin (5/10) sore melalui rapat paripurna di Komplek DPR, mayoritas fraksi menyetujui pengesahan RUU kontroversial ini.

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dihadiri sebagian anggota dewan dengan tertib protokol kesehatan. Sebagian lagi mengikuti sidang secara daring.

Jalannya sidang sempat diwarnai adu mulut antara pimpinan sidang dengan anggota fraksi Partai Demokrat, Benny Harman, yang berujung pada aksi walkout seluruh kolega satu fraksinya.

“Kalo demikian (tidak dizinkan interupsi) maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggungjawab (atas pengesahan Omnibus Law),” ucap Benny Herman setelah interupsinya diabaikan pimpinan sidang.

Fraksi yang menolak pengesahan Omnibus Law tercatat hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam pandangannya, dikutip dari laman Cnn.com, Fraksi Demokrat menilai mekanisme pembahasan Omnibus Law tidak ideal dan terkesan terburu-buru.

“Sehingga pembahasan pasal per pasal tidak mendalam,” ucap juru bicara Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan dikutip dari cnn.com.

Selain tidak mendalam, Demokrat juga menilai ada pergeseran semangat ekonomi Pancasila menjadi terlalu ekonomi kapitalistik dan neoliberalistik.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat pun mendukung langkah Fraksi Demokrat yang menolak dan walkout dari sidang. Ia juga mengomentari RUU Omnibus Law melalui cuitan di akun twitternya.

“Menurut saya, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali,” tulis AHY di akun twitternya.

RUU yang dibahas sejak April 2020 ini disetujui oleh fraksi PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Golkar, PPP, Gerindra, dan PAN. Turut hadir pula perwakilan pemerintah secara langsung dan daring yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menaker Ida Fauziah, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.R

Respon Masyarakat

Rancangan RUU Omnibus Law yang dinilai tidak mematuhi prinsip tripartit ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat sipil. Masyarakat menilai RUU ini kental pro pemodal dan banyak memberangus hak-hak pekerja.

Pasal yang paling banyak disorot ialah tentang Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup. Keduanya dinilai menjadi sektor yang akan banyak terdampak dengan disahkannya Omnibus Law menjadi undang-undang.

Pengesahan Omnibus Law kemudian mendapat respon negatif dari warganet. Warganet menyatakan kekecewaannya di media sosial disertai tagar #MosiTidakPercaya dan #DPRRIKhianatiRakyat.

Terkait pengesahan Omnibus Law ini, rencananya para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dengan Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota akan menggelar demo pada 6, 7 dan di DPR RI pada 8 Oktober sebagai puncaknya. (Dimas F)

59 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *