Pengesahan UU Cipta Kerja: Mengabaikan Ruang Demokrasi

Ciputat – ruangonline.com – Proses legislasi UU Cipta Kerja merupakan praktik buruk legislasi yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi.

Pengesahan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin tidaklah mengagetkan, mengingat hampir setiap minggu publik mendapat kabar bahwa pembahasan materi UU Cipta Kerja terus melaju tanpa dapat terbendung, meskipun gelombang penolakan terus menguat. Praktik buruk legislasi ini bertolak belakang dengan tujuan DPR dan Presiden ketika memulai pembahasan UU Cipta Kerja, yaitu melakukan penataan regulasi. Sulit berharap lebih banyak pada DPR dan Presiden periode saat ini untuk terciptanya proses legislasi yang lebih baik.

Proses pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja menunjukan bahwa DPR tidak sedang menjalankan dengan baik fungsi legislasi yang dimilikinya. Reformasi mengamanatkan adanya penguatan fungsi legislasi yang banyak memberikan kekuasaan legislasi lebih condong ke DPR. Namun, DPR saat ini lebih menjalankan perannya sebagai pemberi stempel terhadap kebijakan pemerintah. Kontrol terhadap usulan Presiden tidak dijalankan secara optimal. Alih-alih melakukan pengawasan terhadap kebijakan Presiden dalam penanganan COVID 19, DPR malah mengurusi legislasi yang masih dapat ditunda sampai pandemi berlalu, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU kembali membaik. Selain itu, DPR juga menciderai fungsi repesentasinya. Pembahasan RUU dilakukan tanpa membuka dialog dengan publik secara terbuka. Bahkan mendiamkan saat Presiden melalui aparatnya menekan publik menyampaikan aspirasinya. Proses yang tidak transparan dan partisipatif banyak menuai warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Proses legislasi dilakukan secara tergesa, dan abai untuk menghadirkan ruang demokrasi. Perlu dicatat juga pernyataan dari DPR bahwa penyegeraan pembahasan UU Cipta Kerja ini karena situasi pandemi COVID 19. Transparansi akan pertimbangan pengambilan kesepakatan rapat dan persetujuan Pimpinan DPR ini penting mengingat belum lama ini DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengeluarkan beberapa RUU dari daftar prioritas 2020, dengan alasan tidak cukup waktu pembahasan. Masih segar dalam ingatan kita RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sebetulnya mendapat dorongan publik yang kuat untuk segera diselesaikan, tetapi justru ditunda pembahasannya.

Selain itu, ada juga berbagai RUU yang pembahasannya terus tertunda dari tahun ke tahun, yang apabila dikerjakan dengan metode kerja dalam pembahasan UU Cipta Kerja bukan tidak mungkin dapat diselesaikan. Pengambilan keputusan pengesahan UU Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR juga patut dipertanyakan. Alur pengesahan UU Cipta Kerja sejak awal dibawakan seolah semua fraksi setuju, dan tidak terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat terlihat nyata ketika Fraksi Partai Demokrat memaksa Pimpinan Sidang untuk memberikan kesempatan kepada setiap Fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya satu per satu. Dari tahap itu terdengar bahwa Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tegas menolak UU Cipta Kerja untuk disahkan.

Dalam situasi ini seharusnya yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna adalah merujuk menyebutkan bahwa apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam konteks ini seharusnya suara orang per orang anggota DPR diperhitungkan, sehingga tidak otomatis dianggap sebagai satu kesatuan fraksi semata, karena seorang anggota DPR merupakan representasi dari konstituennya, dan tanggungjawab itu harus dihormati.

Selain itu, keabsahan pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR pengesahan UU Cipta Kerja pun patut dipertanyakan melihat banyaknya anggota DPR yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna DPR untuk memutuskan peraturan sepenting UU Cipta Kerja. Dalam hal ini DPR harus mampu membuktikan bahwa keputusannya dalam Sidang Paripurna DPR untuk mengambil keputusan pengesahan UU Cipta Kerja telah memenuhi kuorum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, HMI Komisariat se-Ciputat mendesak agar:

1. Menolak dan Mengecam Keras Pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

2. Mendesak Presiden untuk mencabut kembali UU Cipta Kerja.

3. Mengecam DPR dan Presiden yang tidak memberikan ruang demokratis, aspiratif dan patisipatif dalam merumuskan UU Cipta Kerja.

4. Menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Pemerintah yang mengabaikan penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja.

5. DPR fokus untuk melakukan pengawasan penanganan COVID 19 oleh Pemerintah, dan menjadi bagian dari upaya tersebut dengan memastikan kebijakan-kebijakan Pemerintah berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian Press Release yang bisa kami sampaikan. Terimakasih.

HMI KOMISARIAT SE-CIPUTAT DAN LKBHMI CABANG CIPUTAT

213 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *