Lekra: Tentang Geliat Budaya yang Gugur oleh Prahara Politik

Judul: Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950-1965
Penulis: Keith Foulcher
Penerjemah: Rima Febriani
Penerbit: Pustaka Pias
Cetakan: Pertama, September 2020
Tebal: xxiv+216 halaman
ISBN: 978-623-94655-0-6
Peresensi: Dimas Fakhri Br

Keith Foulcher mengawali bahasannya tentang sepak terjang Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakjat) dan huru-hara politik budaya 1950-1965 pada bukunya dengan premis yang bijak; Lekra, bagaimanapun konstruksi sejarah Indonesia di bawah ortodoksi politik Orde Baru yang panjang membingkainya, perlu dengan adil kita tempatkan sebagai pondasi kesadaran ideologis tentang gagasan (konsepsi) kebudayaan nasional. Lekra di bawah pengaruh satu sosok karismatik dari tiga serangkai Partai Komunis Indonesia (PKI), Njoto, tumbuh sebagai episentrum kebudayaan organik yang dengan sigap menyadari keadaan genting negara; 1) bahwa penjajahan kolonial Belanda belum berakhir, 2) bahwa proklamasi saja tidak cukup, 3) bahwa revolusi Agustus 1945 harus dikawal, 4) bahwa perlu ada pengarus utamaan gagasan nasional selepas okupasi kolonial Belanda yang mencabik-cabik kondisi kebudayaan, kesenian, dan kesusastraan Indonesia melalui upaya penjajahan dan kedok lini penerbitan yang mereka sokong, Balai Pustaka; yang puluhan tahun lamanya mengalienasi gerakan kemerdekaan hanya berbekal karangan dongeng, dan literatur minim ideologis yang hampir meninabobokan masyarakat dalam penjajahan.

Pada awal buku, Foulcher membuka pembahasan tentang lini masa terbentuknya sejarah sastra Indonesia modern; dari munculnya kelompok sastrawan yang tergabung dalam Pujangga Baru, dan geliatnya melalui sosok Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dalam mengusung modernitas sebagai tujuan dari pemajuan kebudayaan pada circa 1930-an. Lalu pertentangan Lekra dengan kelompok Gelanggang yang diakibatkan perbedaan kredo artistik satu sama lain; Kelompok Gelanggang dengan kredo “Humanisme Universalnya”, dan Lekra dengan kredo “Realisme Sosialisnya”. Keduanya tidak sepaham dalam usaha pengarusutamaan kebudayaan nasional, dan pembentukan prinsip kreatif dan kritis dalam kesusastraan.

Kredo humanisme universal kelompok Gelanggang tersurat dalam pembuka “Surat Kepercayaan Gelanggang” yang berbunyi: “Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri.” Secara esensial, Foulcher menafsirkan isi dokumen tersebut bersandar pada keyakinan bahwa ‘budaya’ merupakan kategori yang universal.
“,maka perkembangan budaya dan sastra Indonesia modern akan berlangsung dengan cara yang intinya sama, serta dipahami dengan istilah yang sama, dengan kehidupan budaya di Eropa modern,” (halaman 6).

Singkatnya, bila diartikan, maka humanisme universal memahami konsep seni dan sastra dalam kategori pemahaman yang ahistoris dan asosial. Dengan demikian, sastra dinilai dalam kapasitas kemampuannya untuk memperkaya kualitas pengalaman manusia, baik melalui estetika bentuk maupun pandangan terhadap realitas yang coba ditawarkan oleh kecakapan kreatif inidividu. Berbeda dengan pandangan Lekra yang menitikberatkan sastra sebagai fenomena yang spesifik secara historis, serta secara sosial ditentukan dan dikendalikan. Itulah mengapa terkenal jargon “seni untuk rakyat” atau “sastra untuk rakyat” sebagai manifestasi dari bentuk risalah perjuangan Lekra yang termaktub dalam mukaddimah lembaga dengan bunyi, “Menyadari bahwa rakjat adalah satu-satunya pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat, disingkat Lekra.”

Lekra digagas oleh 15 orang seniman di Jakarta pada 17 Agustus 1950, sebagai sebentuk perlawanan dari hasil kesepakatan Den Haag dan gagasan umum yang coba dikenalkan Sutan Takdir mengenai modernisme kebudayaan pada konferensi “Kebudayaan Nasional dan Pengaruh Asing” yang digelar 5-7 Agustus tahun 1950. Konferensi tersebut merupakan reaksi terhadap “Kesepakatan Budaya” antara Indonesia dengan Belanda di Den Haag pada Konferensi Meja Bundar di bulan November 1949, yang membahas pemajuan masing-masing kebudayaan pasca berdaulatnya Indonesia secara utuh, maka dipandang perlu adanya alternatif gagasan nasional mengenai konsepsi kebudayaan yang berbeda dengan hasil kesepakatan Den Haag.
Bertentangan dengan STA yang mendukung hasil kesepakatan Den Haag karena dapat “membebaskan (Indonesia) diri dari rasa inferior terhadap bekas penjajahnya”, dan keuntungan praktis demi jalur dan akses ke dunia internasional dalam pertukaran budaya, Ki Hadjar Dewantara yang turut hadir pada konferensi, berpendapat bahwa bersikap pada kesepakatan dengan Belanda mestinya dipahami secara wajar saja.

“Ki Hadjar berpendapat bahwa dengan mengadopsi kesepakatan tersebut sebagaimana mestinya, Indonesia akan tunduk pada sebuah bentuk sensor nasional yang akan membahayakan orang-orang Indonesia itu sendiri, tidak hanya pada masalah budaya, tetapi juga dalam arena politik dan ekonomi.” (halaman 23).

Tunduknya Indonesia pada kesepakatan dengan Belanda mencerminkan kegagalan diplomatis dalam membangun konsepsi kebudayan sendiri. Alih-alih saling bertukar budaya dengan Belanda, Ki Hadjar lebih memilih untuk memperluas hubungan budaya dengan bangsa Asia. Sebab menyepakati pertukaran budaya dengan Belanda, khususnya kesepakatan Den Haag, menurut Trisno Soemardjo yang juga hadir pada konferensi tersebut, hanya akan membawa Indonesia ke arah kapitalisme dan pengaruh Amerika, yakni pengaruh yang membawa “unsur-unsur imperialisme, yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Indonesia, humanitarianisme dan kerakyatan.” (halaman 23)

Menolak segala bentuk konsepsi kebudayaan Konferensi Meja Bundar, dan Konferensi Nasional dan Pengaruh Asing yang diinisiasi STA, Ki Hadjar Dewantara, dan Trisno Soemardjo, Lekra mendeklarasikan rumusan sikap dan keyakinan mereka pada versi Mukaddimah pertama, yang Foulcher nilai dipengaruhi pemikiran Marxis sebagai kerangka untuk menjelaskan pandangan nasionalis dan anti imperialis Lekra terhadap kesepakatan budaya. Foulcher juga menilai, pemajuan kebudayaan yang Lekra usung dilihat dengan kondisi material dan perjuangan bagi kesetaraan sosial beriringan dengan komitmen emosional terhadap nasionalisme serta anti imperialisme sebagai elemen filosofi pembaruan kebudayaan.

Untuk memudahkan dalam menerka-nerka pandangan Lekra tentang kebudayaan, Foulcher mengartikulasikan kebudayaan sebagai kesenian, sains, dan industri, sesuai dengan apa yang termaktub dalam mukaddimah Lekra. Dan tujuan dari perjuangan kebudayaan yang Lekra maksud adalah mengambil alih kendali bidang-bidang kebudayaan tersebut dari tangan elit dan meletakkannya pada kuasa demokratis kerakyatan. Sehingga konsepsi kebudayaan tetap berpijak pada komitmen pokok ideologi moderninasi dengan berprinsip pada kuasa pembebasan dari konsep kemajuan material yang berasal dari luar. Foulcher menegaskan sikap anti imperialisme Lekra bukan sebagai sikap anti asing, melainkan sikap kritis dalam rangka membangun kebudayaan demokratis kerakyatan.

Sikap Lekra yang tegas mengundang ketertarikan banyak orang untuk ikut bergabung. Hubungan harmonis antara pemimpin Lekra dengan PKI menghasilkan inisiasi untuk mendirikan Lekra di banyak daerah. Foulcher menulis, pada awal perkembangannya, melalui sekretariat level nasional, cabang-cabang Lekra di level regional dan daerah-daerah diarahkan untuk membentuk seksi-seksi khusus yang mengurus sastra, seni rupa, musik, drama, film, filsafat, dan olahraga. (halaman 34) Pada 1952, Surat kabar milik PKI yang dipimpin Njoto, Harian Rakjat, juga ikut serta menjadi media berekspresi Lekra lewat halaman mingguan bernama “Ruangan Kebudayaan”. Sehingga dalam skala nasional, mudah untuk seniman dan sastrawan Lekra mengorbitkan karya mereka secara masif untuk dibaca banyak orang.

Untuk mendapat gambaran riil dari bagaimana karya sastra hasil anggota Lekra, Foulcher melengkapi buku ini dengan dua bab berisi lampiran kumpulan karya Puisi dan Prosa Lekra. Masing-masing merangkum antologi puisi dan prosa dari 1950-1954, dan 1955-1965. Sebagai penutup, Foulcher memuji usaha Lekra yang bagaikan representasi dari usaha awal berkelanjutan dalam sejarah Indonesia modern; yang menunjukkan kepada kita semua, salah satu masa “geger budaya” sebagai tema besar dalam sejarah intelektual dan budaya pada pertengahan abad kesembilan belas.

“Ia merupakan respon pertama yang terorganisasi di Indonesia terhadap masalah masalah hubungan antara komitmen terhadap perubahan sosial dan politik serta praktik kesenian dan sastra,” (halaman 184).

Gugurnya Lekra karena suatu prahara politik pasca Gestapu, akibat aksi pembersihan bagi mereka yang terasosiasi dengan gerakan coup d’etat oleh gerombolan oportunis politik –yang tentu merupakan klaim sepihak- menyisakan isak yang begitu dalam pada sejarah kebudayaan Indonesia. Lekra, seperti tertuang dalam epilog Foulcher, “Kekalahannya merupakan kekalahan bagi Revolusi Indonesia karena kaum kirilah yang menyusunnya (konsepsi kebudayaan), yang merupakan keinginan rakyat bagi perubahan sosial dan kemandirian serta identitas nasional.”

*Dimas Fakhri Br (Mahasiswa Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

164 Views

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *