Disorientasi dan Monopoli Makna Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Oleh : Abdurrahman Harits

Pembangunan Ekonomi sebagai proses politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi menghasilkan kemajuan ekonomi yang bermanfaat dan efisien bagi masyarakat sehingga keberhasilan dari transformasi itu merupakan elemen yang dapat menilai proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya berada pada hasil perhitungan dari rumus-rumus ekonomi yang diselesaikan dengan statistika dan matematika, namun lebih dari itu pembangunan merupakan masalah yang memiliki variabel multidisiplin baik dari aspek sosial, budaya, hukum hingga kesehatan yang harus diperhatikan.

Suatu terobosan dari ekonom asal India yang bernama Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul On Ethics and Economics dimana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya kesejahteraan merupakan black-hole dari setiap ekosistem perekonomian secara global sehingga setiap individu yang terlibat dalam proses tersebut tidak akan dapat menghindar dan selalu akan menuju kepada kesejahteraan sebagai orientasi dari perekonomian baik secara individu, regional, negara bahkan secara global. Maka dari itu keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang masih mengacu pada pertumbuhan akumulasi modal yang didukung dengan sistem pasar bebas akan menimbulkan kemiskinan structural. Selain itu, Amartya Sen bersama Ekonom Pakistan Mahbub Ul Haq mendukung program UNDP dengan merumuskan Human Development Index sebagai parameter kesejahteraan suatu negara.

Lekra: Tentang Geliat Budaya yang Gugur oleh Prahara Politik

Indonesia telah menetapkan “sistem ekonomi demokrasi” pada Pasal 33 UUD 1945 dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam amandemen keempat di tahun 2002 pasal tersebut memiliki tambahan ayat baru dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia telah memiliki sistem dan tujuan yang jelas dalam setiap upaya pembangunan ekonomi nasional.

Namun alih-alih memberikan perhatian pada pembangunan secara merata, Indonesia masih memiliki kelainan orientasi pembangunan terlebih pada era Presiden Jokowi yang merilis paket kebijakan ekonomi jilid kedua yang memiliki orientasi utama pada upaya peningkatan investasi yang direalisasikan dengan disahkanya UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekosistem investasi. Selain itu, Omnibus Law ini juga merupakan metode yang dapat merevisi beberapa undang-undang lainnya sehingga dapat dilihat bahwa betapa pentingnya ekosistem investasi ini menurut pemerintah. Secara umum memang investasi dapat diambil manfaatnya karena dapat mendorong terjadinya pembiayaan yang mendukung pembangunan. Namun pertanyaan besarnya adalah pembangunan seperti apa yang sedang dibangun karena di sisi lain juga terdapat pandangan dimana investasi juga akan berdampak buruk karena perjanjian pembiayaan dapat menimbulkan tuntutan untuk dan kehendak investor yang pasti akan mengharapkan keuntungan sehingga membatalkan kemandirian dalam perekonomian.

Permasalahan tersebut sebenarnya memiliki warna yang sama dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya dimana rezim orde baru yang mendefinisikan dan menafsirkan sistem perekonomian Indonesia dalam 7 butir paradigma baru tanpa menyertakan ketimpangan ekonomi dan pencegahan dari dampak konglomerasi yang ditimbulkan hingga pada akhirnya paradigma yang dibangun menghasilkan krisis di akhir masa pemerintahan rezim tersebut. Hal ini juga sebenarnya telah diingatkan secara tegas oleh laporan dari bank dunia pada tahun 1993. Namun rezim saat itu merasa bebal dengan peringatan tersebut sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia terdampak oleh krisis moneter.

Kenaikan Upah, bukan Satu-satunya Harapan Buruh

Gelombang protes yang mengingatkan pemerintah sebelum pengesahan UU cipta kerja pun sejatinya adalah masalah sistem dan orientasi pembangunan. Terlebih riuhnya gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat untuk mengingatkan rezim pemerintahan hari ini tidak didengar dan kembali direspon dengan bebal oleh rezim sehingga bisa kita simpulkan bahwa rezim hari ini telah melakukan monopoli makna pembangunan atas nama “pertumbuhan ekonomi”. Hal yang sangat disayangkan mengingat hari ini pandemi covid-19 juga sedang melanda seluruh dunia, terutama masyarakat Indonesia yang terdampak langsung perekonomianya. Pantaskah rezim mengunci gedung-gedung pemerintahan di saat krisis? Bukankan Indonesia memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum? Apakah masih pantas untuk membela diri demi mendapatkan porsi di pasar investasi internasional di depan masyarakat yang menuntut kesejahteraan?.

Secara umum kasus ini telah dijabarkan oleh Mubyarto dalam artikel yang berjudul “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila : Reformasi atau Revolusi“ menjelaskan bahwa pada akhirnya monopoli makna “Pembangunan” ekonomi yang lebih diartikan secara statistik dan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan akumulasi modal oleh rezim pemerintah hanya akan menghasilkan kisruh konglomerasi dimana kelompok konglomerat akan menjaga posisinya dengan dalih “Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di depan kelompok masyarakat yang lebih lemah posisi perekonomiannya. Semoga Indonesia lekas kembali dipimpin oleh pemerintahan yang mengartikan pembangunan secara luas dan objektif dalam memberikan perubahan melalui sistem dan orientasi yang secara signifikan dapat berpengaruh baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sehingga tidak terjebak dalam konflik antar masyarakatnya sendiri.

(Penulis adalah mahasiswa Universitas Pertamina) 

90 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *